Fenomena pedagang kaki lima (PKL) kembali marak di berbagai sudut Kota Malang. Menyikapi hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mengusulkan langkah konkret berupa dialog intensif dan penataan kawasan kuliner yang lebih terstruktur.
Usulan DPRD untuk Atasi Maraknya PKL
Anggota DPRD Kota Malang menyadari bahwa keberadaan PKL merupakan bagian dari denyut nadi ekonomi warga. Namun, tanpa penataan yang baik, aktivitas ini dapat menimbulkan kemacetan, kesemrawutan, dan masalah kebersihan. Oleh karena itu, mereka mendorong pemerintah kota untuk segera menggelar forum dialog yang melibatkan para pedagang, masyarakat sekitar, serta instansi terkait.
Dialog Sebagai Langkah Awal
Dialog diharapkan mampu menjaring aspirasi dan masukan dari semua pihak. Dengan komunikasi yang terbuka, solusi bersama dapat ditemukan tanpa harus menimbulkan konflik di lapangan. DPRD menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam menyelesaikan persoalan PKL.
Penataan Kawasan Kuliner yang Lebih Baik
Selain dialog, DPRD juga mengusulkan penataan kawasan kuliner yang lebih jelas. Beberapa poin yang disorot antara lain:
- Penentuan lokasi khusus untuk PKL yang tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki.
- Penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat sampah, air bersih, dan toilet umum.
- Penerapan aturan jam operasional yang disepakati bersama.
Dengan penataan yang matang, kawasan kuliner diharapkan dapat menjadi daya tarik wisata baru yang rapi, nyaman, dan menguntungkan semua pihak.
Leave a Reply