Pemprov Kepri Dorong Percepatan Regulasi Peternakan dan Kesehatan Hewan Lewat Ranperda

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada DPRD Kepri. Langkah ini diambil untuk memperkuat dasar hukum serta meningkatkan tata kelola sektor peternakan yang lebih tertib dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Latar Belakang Pengajuan Ranperda

Pengajuan Ranperda ini didasari oleh kebutuhan mendesak akan regulasi yang komprehensif. Selama ini, sektor peternakan di Kepri belum memiliki payung hukum daerah yang spesifik, sehingga pengaturan teknis seringkali tumpang tindih atau tidak optimal. Dengan adanya Ranperda ini, diharapkan seluruh aspek—mulai dari pembibitan, pakan, budidaya, hingga pemasaran hasil peternakan—dapat diatur secara jelas.

Fokus pada Kesehatan Hewan

Salah satu poin krusial dalam Ranperda tersebut adalah penguatan sistem kesehatan hewan. Pemprov Kepri ingin memastikan bahwa setiap ternak yang dipelihara, diperdagangkan, atau dipotong di wilayahnya memenuhi standar kesehatan. Hal ini penting tidak hanya untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular, tetapi juga untuk melindungi konsumen dari produk hewani yang tidak layak konsumsi.

• Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis.
• Peningkatan mutu pelayanan kesehatan hewan melalui puskeswan dan dokter hewan berlisensi.
• Pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan antar daerah.

Manfaat bagi Peternak dan Masyarakat

Dengan adanya regulasi ini, para peternak di Kepri akan mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Mereka juga akan mendapat akses lebih mudah terhadap layanan kesehatan hewan, vaksinasi, serta bantuan teknis dari pemerintah. Sementara itu, masyarakat sebagai konsumen akan lebih terlindungi dari risiko penyakit zoonosis serta mendapatkan produk peternakan yang aman dan sehat.

Proses Selanjutnya di DPRD

Ranperda yang diajukan oleh Pemprov Kepri kini akan melalui serangkaian pembahasan di DPRD. Proses ini meliputi rapat-rapat komisi, uji publik, serta penyempurnaan naskah akademik sebelum akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah. Diharapkan, regulasi ini dapat rampung dalam waktu dekat agar sektor peternakan di Kepri segera memiliki landasan hukum yang kokoh.

Dengan adanya Ranperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Provinsi Kepri menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem peternakan yang modern, sehat, dan berdaya saing. Langkah ini juga sejalan dengan upaya nasional dalam mewujudkan ketahanan pangan asal hewan yang berkualitas.