Komisi IX DPR Desak Kemenkes Turun Tangan Atasi ISPA Akibat Karhutla di Kalimantan Barat

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera turun tangan menangani meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang dipicu oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Desakan ini muncul sebagai respons atas kondisi udara yang semakin memburuk akibat asap kebakaran, yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat.

Latar Belakang Karhutla di Kalbar

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir, menghasilkan kabut asap tebal yang menyelimuti sejumlah wilayah. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan kualitas udara di beberapa kabupaten/kota berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Kondisi ini memicu lonjakan penyakit pernapasan, terutama ISPA, di kalangan anak-anak dan lansia.

Poin-Poin Desakan Komisi IX DPR

Dalam rapat kerja dengan mitra kerja, anggota Komisi IX DPR menyampaikan sejumlah poin penting yang harus segera direspons oleh Kemenkes:

• Pengerahan Tim Kesehatan: Kemenkes diminta mengirimkan tim medis dan tenaga kesehatan tambahan ke daerah terdampak untuk memperkuat layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit.
• Distribusi Masker dan Obat-obatan: Pemerintah pusat harus memastikan ketersediaan masker, obat ISPA, dan vitamin secara merata, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan lansia.
• Edukasi Kesehatan Masyarakat: Perlu dilakukan sosialisasi intensif tentang cara melindungi diri dari dampak asap, termasuk penggunaan masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan, dan menjaga pola hidup bersih.
• Pemantauan Kualitas Udara dan Data Kasus: Kemenkes bersama dinas kesehatan setempat harus memantau secara berkala kualitas udara dan melaporkan perkembangan jumlah kasus ISPA secara transparan.
• Koordinasi Lintas Sektor: Penanganan ISPA tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kemenkes; perlu koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BNPB, serta pemerintah daerah untuk mengatasi sumber karhutla.

Harapan Tindak Lanjut

Komisi IX DPR berharap Kemenkes merespons desakan ini dengan cepat dan konkret, tidak hanya sebatas rencana. Masyarakat Kalimantan Barat membutuhkan tindakan nyata untuk melindungi kesehatan mereka di tengah bencana asap yang berkepanjangan. Selain itu, DPR juga mendorong pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan karhutla jangka panjang, termasuk penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.

Dengan adanya intervensi yang cepat dan terkoordinasi, diharapkan dampak kesehatan akibat karhutla dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih aman.