Dinkes Tegaskan Tenaga Kesehatan yang Viral Hina Pasien BPJS Bukan ASN DKI Jakarta

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa tenaga kesehatan (nakes) yang videonya viral karena diduga mencibir pasien pengguna BPJS Kesehatan bukanlah pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Klarifikasi Dinkes DKI

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, memberikan klarifikasi terkait video yang ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam video tersebut, seorang tenaga kesehatan terlihat menunjukkan sikap tidak sopan dan diduga merendahkan pasien yang menggunakan layanan BPJS.

Setelah melakukan penelusuran dan koordinasi dengan berbagai pihak, Dinkes memastikan bahwa oknum dalam video tersebut bukanlah aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai tetap yang bertugas di fasilitas kesehatan milik Pemprov DKI.

Langkah Penelusuran

Ani menjelaskan, pihaknya langsung bergerak cepat setelah video tersebut viral. Tim dari Dinkes melakukan pengecekan ke sejumlah rumah sakit dan puskesmas untuk mengidentifikasi pelaku.

• Pengecekan data kepegawaian di seluruh faskes milik Pemprov DKI.
• Koordinasi dengan dinas terkait dan rumah sakit swasta.
• Memastikan tidak ada tenaga kesehatan di lingkungan Pemprov DKI yang terlibat.

Dinkes juga mengimbau masyarakat untuk tidak langsung menyimpulkan bahwa semua tenaga kesehatan di Jakarta bersikap diskriminatif terhadap pasien BPJS. Mereka menegaskan bahwa pelayanan kesehatan di fasilitas publik DKI tetap mengedepankan prinsip non-diskriminasi.

Seruan untuk Lebih Bijak

Lebih lanjut, Ani meminta publik untuk lebih bijak dalam menyebarkan informasi. Ia menekankan pentingnya verifikasi sebelum menyebarluaskan video atau berita yang belum jelas kebenarannya.

“Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Namun, kami pastikan tenaga kesehatan kami selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga tanpa terkecuali, termasuk pengguna BPJS,” ujar Ani.

Dinkes berjanji akan terus memantau dan mengevaluasi kualitas pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan di bawah naungannya. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.